Biaya SD-SMP Tak Ditetapkan

21 Jun

 

Pemkot Serang tak menetapkan besaran biaya untuk pendidikan dasar jenjang SD dan SMP. Dalam Keputusan Walikota (Kepwal) tentang Biaya Pendidikan yang Dikenakan Kepada Peserta Didik Sekolah Negeri di Kota Serang, yang ditandatangani Jumat (20/6), Pemkot Serang hanya mengatur besaran biaya tingkat SMA maupun SMK. “Kepwal sudah ditandatangani Penjabat Walikota. Kepwal hasil musyawarah seluruh stakeholder pendidikan,” jelas Akhmad Zubaidillah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Serang, Jumat (20/6).

Dalam Kepwal disebutkan, biaya pendidikan meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Dalam Kepwal dinyatakan, ketiga komponen biaya pendidikan kosong untuk tingkat SD dan SMP. Kendati demikian, SD dan SMP dapat menarik biaya pendidikan berdasarkan musyawarah antara orangtua murid, komite, dan pihak sekolah. Biaya pendidikan dipungut setelah peserta didik dinyatakan diterima di sekolah. Bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu, tidak dipungut biaya pendidikan dengan dibuktikan surat keterangan dari RT, RW, kepala desa/lurah, dan camat. Besaran biaya pendidikan berdasarkan kebutuhan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS). Dan RAPBS untuk SD wajib disampaikan kepada UPTD Pendidikan di kecamatan untuk mendapatkan pengesahan, sedangkan untuk SMP disampaikan kepada Dindikpora.

Sementara bagi sekolah yang menyelenggarakan program sekolah berstandar internasional (SBI), akselerasi, dan sekolah standar nasional (SSN) pembiayaannya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah antara orangtua murid, komite, dan pihak sekolah.

Furtasan Ali Yusuf, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Serang menyatakan, Kepwal sudah berdasarkan hasil kajian dengan menampung aspirasi. Dikatakan, Kepwal menjadi payung hukum penerimaan siswa baru (PSB).

Mengenai tidak ditetapkan besaran dalam biaya SD/SMP, Furtasan menyatakakan, untuk program pendidikan dasar prinsipnya diserahkan kepada orangtua murid, sekolah, dan komite. “Kalau muncul biaya di SD dan SMP maka itu bentuknya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Partisipasi masyarakat dibenarkan dalam UU Sisdiknas karena biaya pendidikan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat,” jelasnya.

Walau sepenuhnya diserahkan dalam musyawarah, kata Furtasan, besaran partisipasi biaya pendidikan tidak bisa sembarangan ditetapkan tapi harus berdasarkan kebutuhan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang tertuang dalam RAPBS. “RAPBS akan dilihat dulu oleh UPTD untuk tingkat SD dan oleh dinas untuk tingkat SMP. Kalau ada anggaran yang tidak realistis, itu dicoret,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk tingkat SMA biaya investasi ditetapkan maksimal Rp 400 ribu yang dibayar satu kali selama menjadi peserta didik, biaya operasional ditetapkan maksimal Rp 1,2 juta per tahun, dan biaya operasional maksimal Rp 50 ribu per bulan. untuk tingkat SMK biaya investasi ditetapkan maksimal Rp 450 ribu yang dibayar satu kali selama menjadi peserta didik, biaya operasional ditetapkan maksimal Rp 1,5 juta per tahun, dan biaya operasional maksimal Rp 60 ribu per bulan. (qizink)

Iklan

3 Tanggapan to “Biaya SD-SMP Tak Ditetapkan”

  1. sawali tuhusetya Juni 21, 2008 pada 7:38 am #

    pendidikan yang baik tak bisa dilepaskan dari kelengkapan fasilitas, sarana, dan prasaranya, mas qizink. semua itu jelas membutuhkan dana yang tidak sedikit. seiring bergulirnya otda, memang setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda, semoga saja “penguasa” di setiap daerah tetap memiliki komitmen utk meningkatkan mutu pendidikan.

  2. achoey sang khilaf Juni 22, 2008 pada 5:48 am #

    pendidikan
    majulah pendidikan Indonesia 🙂

  3. sang question April 9, 2009 pada 6:45 am #

    Biaya pendidikan dlm rapbn mencapai 20 % kita coba check realisasinya di banten apa ada yg bisa menjelaskan ini tanggung jawab gubernur dst dst … sebagai contoh sekolah berstandar internasional unt smp biayanya seharusnya harus bisa ditekan sesuai komitmen pemerintan yg 20 % tuh .. kayaknya mulai gubernur, walikota,bupati pada mlongo gak pada ikut mikirin klo biayanya di patok sembarangan sama sekolah ybsangkutan … katanya musyawarah lha wong yg disodorin jumlah biayanya gak dikasih kesempatan nego … ini yg terjadi hampir disemua sekolah yg katanya sbi , yg reguler saja diseluruh SMP Tangerang bisa gratis … jangan sampai sbi dijadikan kuda tunggangan untuk meraup doku sebanyak2nya … bu gub, p wal, p bup …. ini pr anda2 sekalian untuk mengontrol kelakuan oknum2 disekolah sbi yg siap2 berkedok musyawarah untuk mufakat eh sslah untuk meras …. bedanya cuma bahasa ingrris kok biayanya dibesar2 ken .. weleh ..weleh.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: