Biaya Pendidikan Bermasalah

11 Jun

 

 

Biaya pendidikan yang digelontorkan ke sekolah, baik yang dari pemerintah pusat maupun daerah rentan masalah. Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Serang dalam penelitiannya menemukan sejumlah permasalahan dalam tujuh biaya pendidikan yang disalurkan ke sekolah, yakni dana alokasi khusus (DAK), dana dekonsentrasi, block grant, rehab sekolah dari APBD, bantuan operasional (BOS), BOS Buku, dan BOS Pendamping.

 

Citra Haryati, Tim Survey Pattiro, menyebutkan masalah umum yang dialami di antaranya ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan utama sekolah dan ada kebocoran dalam alokasi. “Karena banyaknya proposal pengajuan sementara anggaran terbatas, maka muncul lobi proposal dan uang terima kasih pada saat pengalokasian. Masalah ini banyak ditemukan untuk biaya pendidikan jenis investasi, misalnya untuk rehab sekolah,” terang Citra, pada seminar daerah bertajuk ‘Efektivitas dan Akuntabilitas Pembiayaan Pelayanan Pendidikan’, di Hotel Le Dian, Selasa (10/6).

Citra menambahkan, dari sisi penyaluran, permasalahan yang sering muncul adalah masalah keterlambatan penyaluran, penyimpangan dari aturan, dan kebocoran anggaran. Sementara dari sisi penggunaan, lanjut Citra, ditemukan potongan dana di luar aturan, belanja yang tak sesuai peruntukan, dan ketidakwajaran hasil belanja dibandingkan harga yang dikeluarkan. “Potongan dana di luar aturan kita temukan karena ada oknum-oknum yang meminta jatah. Bahkan jumlahnya ada yang fantastis, misalnya kita temukan sampai Rp 800 ribu,” ujarnya.

Dari sisi pelaporan, Pattiro juga menemukan sejumlah permasalahan. Citra mengungkapkan, hampir 80 persen laporan biaya pendidikan tidak sesuai dengan belanja sebenarnya, rendahnya transparansi di tingkat internal, hingga muncul kebocoran anggaran pada saat pelaporan. “Dalam pelaporan kita sampai menemukan sekolah yang memiliki lebih dari dua macam laporan untuk satu kegiatan,” ungkapnya.

Menyikapi kondisi ini, Citra menegaskan, masalah anggaran pendidikan tidak hanya pada besarannya saja tapi pada efektivitas dan akuntabilitas penggunaannya. “Pemenuhan anggaran 20 persen memang penting, tapi kita melihat seberapa efektifkah penggunaan anggaran. Karena anggaran yang besar tidak menjamin kualitas,” ujarnya.

Diinformasikan, penelitian ini dilakukan Pattiro dengan menggunakan metode multiple random sampling dengan jumlah sampel 20 sekolah di Kabupaten/Kota Serang, sejak Februari hingga Juni 2008. Metode pengambilan data menggunakan kuisioner dan wawancara mendalam.

Sementara itu, Anwar Arifin, anggota Komisi X DPR RI menyebutkan, dana pendidikan pada APBN 2007 sudah mencapai Rp 145,9 triliun atau sekitar 19,1 persen dari total APBN. “Namun perlu dicatat, Depdiknas dan Depag belum memiliki program jelas, tepat sasaran, dan tepat waktu dalam penggunaan anggaran. Makanya DPR, Bappenas, dan Departemen Keuangan belum bersemangat untuk mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar lagi,” ungkapnya. (qizink)

 

 

Masalah Biaya Pendidikan

 

  1. Ketidaksesuaian Alokasi dengan Kebutuhan Sekolah
  2. Kebocoran Anggaran
  3. Keterlambatan Penyaluran
  4. Penyimpangan Aturan
  5. Potongan di Luar Aturan
  6. Belanja tak Sesuai Peruntukan
  7. Ketidakwajaran Hasil Belanja
  8. Laporan Biaya tak Sesuai

 Sumber: Pattiro Serang

 

Iklan

6 Tanggapan to “Biaya Pendidikan Bermasalah”

  1. hanggadamai Juni 11, 2008 pada 3:04 am #

    benar kenapa sampai tidak transparasi y..

    hanggadamai
    kalo transparan nanti ketahuan dong! 😀

  2. padhepokananime Juni 11, 2008 pada 3:32 am #

    Memang betul banyak masalah pendidikan yang dialami oleh bangsa ini.
    http://pendidikan.infogue.com/biaya_pendidikan_bermasalah

  3. Sawali Tuhusetya Juni 11, 2008 pada 3:43 pm #

    sedih, mas qizink, setiap kalai dengar informasi ttg kebocoran anggaran pendidikan. negeri ini agaknya butuh reformasi kultural agar mereka yang bermental korup, ndak usah ikut2an mengurusi pendidikan. :mrgreen:

    Sawali Tuhusetya
    saya juga cedih mas… koq mental korup ada di mana-mana dan menjalar ke siapa saja, termasuk di pendidikan!
    Kalau pinjem istilah penyair Jogjakarta Saut Situmorang, mental korup bangsa ini udah kayak benang kusut yang sulit dibenerinnya lagi… 😀

  4. Yari NK Juni 11, 2008 pada 11:40 pm #

    Huehehe…. justru pak… kalau tidak ada masalah dan mulus2 aja, kita2 ini yang seharusnya heran, loh kok tumben nggak bocor sana sini sih, kok tumben nggak ada penyimpangan sana sini sih, dsb. Atau bisa jadi kalau mulus2 aja, wah jangan2 ketidakberesannya jadi “pindah” ke tempat lain nih, dst… hehehe…..

    Namun begitu kita tentu harus optimis bahwa sistem penyaluran bantuan apalagi untuk pendidikan dapat terus membaik di masa2 mendatang…….

    @ Yari NK
    Wah mas Yari asyik nih pake logika terbalik tapi tepat…
    Kita memang cuma bisa optimis saja mas, agar di masa mendatang kebocoran itu nggak ada lagi….
    Tapi mungkinkah? gmana caranya?

  5. Iis Kusaeri Juni 12, 2008 pada 3:36 am #

    Terima kasih atas artikel Anda tentang pendidikan.

  6. emyou Juni 12, 2008 pada 4:56 am #

    tega amat yak?? apa mereka gak sadar kalo anggaran yang mereka potong itu buat hak anak-anak bangsa yang notabene di antaranya ada anak-anak mereka sendiri juga??

    gak abis pikir

    @ emyou
    Di otak mereka tentu hanya ada bagaimana anak-anaknya bisa sejahtera… karena di kartu keluarga mereka anak-anak bangsa tak masuk dalam daftar… jadi kayaknya mereka nggak peduli ama anak-anak bangsa juga wajar 😀
    Syukur deh kalau emyou nggak habis pikir, berarti masih ada pikiran buat mikirin masalah ini 😀

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: