Calon Perseorangan Tunggu KPU

10 Mei

Bakal calon walikota/wakil walikota dari jalur calon perseorangan dalam Pilkada Kota Serang harus lebih bersabar lagi. Hingga Jumat (9/5), KPU Pusat belum memberikan kepastian draf calon perseorangan yang dapat dijadikan petunjuk teknisnya.

Ketua Pokja Pencalonan KPU Serang Aslach mengatakan, KPU Pusat masih mengkaji daraf perseorangan. “Kita sudah ketemu dengan KPU Pusat tadi (kemarin, red). Dalam pertemuan itu terungkap bahwa KPU Pusat akan memberikan kepastian paling lambat Senin (12/5) pekan depan,” ujar Aslach, usai pertemuan.

Aslach menambahkan, yang menemui KPU Pusat kemarin adalah Omo Sukatma (Ketua KPU Serang), Asmudji HW (penjabat walikota), Kosasih (Asda I Pemkot), M Wahyuni Nafis (anggota KPU Banten). Kata Aslach, pertemuan dengan KPU Pusat itu sebagai tindaklanjut pertemuan KPU Serang dengan Muspida Kota Serang, Kamis (8/5).

Asda I Kosasih menambahkan bahwa KPU Pusat masih melakukan kajian terhadap konsep yang ditawarkan KPU Serang dan Pemkot. “Karena konsep yang kita paparkan dalam bentuk tertulis, maka jawaban dari KPU juga akan dalam bentuk tertulis. Jawaban dari KPU Pusat akan menjadi dasar dilaksanakan atau tidaknya calon perseorangan,” terang Kosasih.

Kosasih mengungkapkan, pada kesempatan itu KPU Pusat sempat melontarkan berbagai pertanyaan tentang kesiapan Pemkot Serang dan KPU Serang, bilamana calon perseorangan diakomodasi dalam Pilkada Kota Serang. “Hal yang ditanyakan itu misalnya masalah anggaran,” ujarnya.

 

Kurang Rp 3 Miliar

Di tempat berbeda, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot, Kosasih, mengutarakan, Pemkot Serang membutuhkan tambahan suntikan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk memfasilitasi Pilkada bila calon perseorangan disetujui. Tambahan anggaran ini berdasarkan asumsi pengajuan sementara tambahan anggaran dari KPU Serang sebesar Rp 2,5 miliar dan Panwas Pilkada sebesar Rp 500 juta.

“Tapi itu masih angka kasar, karena kebutuhan riilnya masih menunggu keputusan tentang disetujui tidaknya calon perseorangan,” ungkap Komarudin, di ruang kerjanya.

Dikatakan, untuk menutupi kebutuhan anggaran akan memohon kepada pemprov dan Pemkab Serang sebagai kabupaten induk. “Berdasarkan UU 32/2007 tentang Pembentukan Kota Serang, biaya Pilkada pertama Kota Serang ditanggung oleh pemprov dan kabupaten induk. Secara lisan, kita sudah menyampaikan tentang kebutuhan ini ke DPRD Banten saat melakukan reses, dan mendapatkan sinyal baik. Ke kabupaten induk, secara pribadi saya juga sudah mengungkapkannya secara lisan ke dinas terkait. Permohonan tertulisnya akan kita sampaikan kalau sudah ada keputusan tentang calon perseorangan,” terangnya.

Komarudin mengatakan, pemprov sudah memberikan bantuan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar dari Pemkab Serang dan Rp 5 miliar. Bantuan itu sudah dibagikan untuk KPU Serang sebesar Rp 6,72 miliar dan Rp 845 juta untuk Panwas. “Dari bantuan tersebut pemkot masih nomboki dari anggaran lainnya sebesar Rp 500 juta untuk menutupi defisit kebutuhan,” ujarnya. (qizink/alt)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: