Premanisme Politik Merebak ke Daerah

21 Mar

Premanisme politik, mafia peradilan, dan bencana administrasi tidak hanya terjadi di pusat tapi sudah merambah daerah. Hal ini menjadi titik rawan untuk kebangkitan Indonesia.
“Premanisme ini terjadi merata di Indonesia. Ini merupakan bagian dari bencana politik bangsa,” tegas Prof Ryaas Rasyid, mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dalam Kabinet Persatuan Nasional, pada acara Doa Bersama dan Santunan 1.000 Anak Yatim di Pondok Pesantren Al Mubarok, Kota Serang, Selasa (18/3).
Pria kelahiran 1949 ini mengatakan, premanisme politik terlihat dari gaya para pejabat publik yang kerap memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dengan mengesampingkan norma-norma. “Mereka juga melakukan penjarahan terhadap uang negara dan melakukan perusakan lingkungan,” jelasnya.
Pendiri Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) ini menyebutkan, bencana politik itu diperparah dengan bencana hukum yang juga terjadi di semua daerah. Dikatakan, bencana hukum ini terlihat dari maraknya penegak hukum yang melakukan jual beli hukum untuk mencari keuntungan. “Buktinya adalah kasus suap di Kejaksaan Agung. Dan penonaktifan jaksa yang telibat suap di Kejaksaan Agung belum menjamin bencana hukum berakhir. Mafia peradilan sudah merajalela,” ungkapnya.
Ryaas mengatakan, selain bencana politik dan hukum, bangsa Indonesia juga sedang mengalami bencana administrasi dengan melakukan pemborosan anggaran dan penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya. “Ketiga bencana ini lebih dahsyat dari bencana alam. Bencana tsunami di Aceh hanya menewaskan sekitar 200 ribu orang. Tapi premanisme politik, bencana hukum, dan bencana administrasi telah menimbulkan korban jutaan orang,” ujarnya.
Multi bencana di Indonesia ini, lanjutnya, tidak terlepas dari buruknya sistem pemerintahan dan kepemimpinan nasional. “Ini semua terjadi karena kesalahan menyeluruh dan pemimpin yang tidak amanah,” ujar kelahiran Sulawesi Selatan ini.
Ryaas menegaskan, bangsa ini memerlukan pejabat yang memiliki integritas yakni pejabat yang memiliki kesempatan mencuri tapi tak melakukan pencurian. Selain itu juga pejabat yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan kemampuan dan prestasi serta memiliki komitmen atau terpercaya.
Selain dihadiri Penjabat Walikota Asmudji HW, hadir pula dalam kesempatan ini sejumlah tokoh agama seperti KH Harun Alrasyid, KH Syafei AN, dan Ketua Pondok Pesantren Al Mubarok KH Mahmudi. (qizink la aziva)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: