Kemana Uang Parkir Mengalir?

4 Mar

Pengelolaan parkir di pusat Kota Serang kerap dinilai sejumlah kalangan belum optimal. Selain tak menggunakan karcis resmi, petugas parkir memungut retribusi melebihi ketentuan. Bagaimana sebenarnya pengelolaan retribusi parkir di pusat ibukota Provinsi Banten ini?

Untuk bisa mengorek informasi tentang pengelolaan parkir memang tidak mudah. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir enggan memberikan banyak komentar. Sehingga dalam beberapa kali wawancara dengan juru parkir maupun petugas pengumpul hasil retribusi parkir, kami harus menyembunyikan identitas kewartawanannya dengan berpura-pura sebagai mahasiswa yang sedang mengumpulkan data untuk kepentingan skripsi.

Sejak dua pekan silam, kami mencoba menelusuri pengelolaan parkir di kawasan Royal dan Pasar Lama Serang. Kedua daerah ini dipilih terlebih dulu, karena dinilai yang paling besar kawasan parkirnya.

Saat memarkirkan sepeda motor di pusat perdagangan Royal, kami langsung disodori secarik kertas oleh petugas juru parkir yang ada di sana.

Kertas tersebut bukan karcis parkir ‘terbitan’ pemerintah daerah yang lengkap dengan tarif, nomor seri tiket, hingga dasar hukum pungutan parkir, yakni Perda Nomor 11/2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Perda Nomor 12/2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Kertas itu hanya sebuah kertas hasil foto copy yang dilapisi plastik. Pada kertas tersebut terdapat logo Pemkab Serang, nomor tiket, lokasi parkir, dan besaran tarif untuk sepeda motor yang tercatat Rp 1.000. Besaran tarif untuk parkir sepeda motor di tepi jalan umum yang dipatok sebesar Rp 1.000 ini sebenarnya melebihi tarif yang telah diatur dalam Perda Nomor 11/2000. Dalam perda ini, parkir sepeda motor di lokasi parkir dengan kepadatan rendah dipatok Rp 200 untuk sekali parkir, kepadatan sedang Rp 300, dan kepadatan tinggi Rp 500.

Penggunaan kertas foto copy, sebagai tiket parkir, tak hanya dilakukan di satu titik. Sebagian besar juru parkir menggunakan karcis seperti itu dengan tarif seragam Rp 1.000. Bahkan ada juru parkir yang hanya menggunakan kertas berlapis plasik dengan tulisan nomor belaka, tanpa ada jumlah tarifnya. Padahal dalam BAB IX Pasal 11 Ayat (2) pada Perda Nomor 11/2000 ditegaskan bahwa retribusi parkir ini dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam penjelasan umum perda ini, yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Har (bukan nama sebenarnya), juru parkir di kawasan Royal mengaku, tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah daerah hanya diberikan untuk jenis mobil dengan tarif sebesar Rp 1.000 untuk semua jenis kendaraan. “Kalau karcis untuk motor cuma buatan petugas parkir,” jelasnya.

Walau dalam ‘karcis made in juru parkir’ ini tercatat sebesar Rp 1.000 untuk sepeda motor, ternyata petugas parkir tak sepenuhnya menerapkan tarif tersebut. Petugas parkir di Pasar Lama Serang, tetap menerima saat wartawan kami mencoba membayar parkir sepeda motor ini sebesar Rp 500. Petugas parkir tersebut tak berupaya untuk menagih kekurangan uang parkir, sesuai dengan tarif yang telah dibuatnya ini.

Sejumlah juru parkir mengaku, penggunaan ‘kertas foto copy” sebagai karcis parkir motor ini hanya upaya untuk meraih penghasilan lebih. “Kalau mengandalkan dari mobil, susah buat setoran. Jadi cari untungnya dari motor. Tapi ada juga pengguna sepeda motor yang malah nyelonong,” jelas juru parkir di kawasan Royal yang mengaku telah bekerja sejak tahun 80-an.

Uang hasil pungutan retribusi parkir tak seluruhnya disetorkan ke kas pemerintah daerah. Banyak tangan yang terlibat dalam penyetoran uang retribusi ini dari petugas juru parkir hingga sampai ke kas daerah. Karena petugas parkir hingga kordinator pengumpul bukan petugas dari UPTD Parkir yang bertanggung jawab menangani parkir.

Para juru parkir, baik di Royal maupun Pasar Lama telah memiliki ‘daerah kekuasaan’ atau ‘lapak parkir’ masing-masing yang luasnya berbeda-beda. Tak ada tanda khusus untuk masing-masing lahan parkir ini, ada yang berpatokan pada satu tiang listrik ke tiang listrik lainnya atau dari satu toko ke toko lainnya. Tak ada pula yang tahu pasti jumlah ‘lapak parkir’ di kawasan Royal dan Pasar Lama Serang ini. Diperkirakan jumlahnya lebih dari 20 daerah kekuasan.

Uang yang dihasilkan dari parkir dari setiap lapak, tak sepenuhnya langsung diserahkan kepada pemerintah daerah. Sehingga uang yang masuk ke kantong kas daerah, sebenarnya bukan sepenuhnya yang diperoleh dari uang pungutan retribusi parkir.

Para juru parkir cukup menyetorkan sebagian uang yang dipungutnya tersebut kepada koordinator atau kepada tukang pungut. Besaran uang setoran kepada koordinator ini berbeda-beda untuk setiap juru parkir, tergantung luas dan tingkat keramaian lokasi parkir. Untuk di sekitar Royal misalnya, para juru parkir hanya menyetorkan Rp 14.000 per satu ‘daerah kekuasaan’ untuk waktu pungutan dari pukul 07.00 hingga pukul 14.00. Besar pungutan itu juga berlaku bagi petugas di ‘daerah kekuasaan’ yang sama bagi juru parkir yang bertugas dari pukul 14.00 hingga malam hari. “Uang lebihnya itu adalah penghasilan kita,” jelas Har.

Di kawasan Pasar Lama Serang, jumlah setoran kepada koordinator ini berkisar pada angka Rp 18 ribu hingga Rp 30 ribu untuk setiap juru parkir. “Lahan saya dari ATM ini hingga dua toko itu. Setorannya setiap hari Rp 18 ribu,” terang juru parkir yang bertugas di depan ATM milik bank pemerintah.

Kelebihan uang setoran yang dikantongi juru parkir ini berbeda-beda. Setelah dipotong uang setoran, seorang juru parkir bisa membawa pulang uang sekitar Rp 5 ribu hingga puluhan ribu untuk sekali tugas, tergantung tingkat keramaian di lokasi parkir. Pada saat musim libur dan menjelang lebaran, uang pendapatan petugas yang tak digaji pemerintah daerah tersebut bisa mencapai Rp 40 ribu. “Kalau sampai 50 ribu sih belum pernah,” ujar Har.

Tak jarang, uang retribusi yang diperoleh juru parkir ini lebih kecil dari uang setoran yang telah ditetapkan. Untuk masalah kekurangan ini, juru parkir enggan untuk menombokinya. Sebagai siasatnya, mereka harus pintar-pintar beradu argumentasi dengan kordinator agar setorannya bisa dikurangi. “Harus bisa omong gede dengan kordinanator,” ujar Har lagi.

Kami mencoba menanti koordinator yang bertugas di Royal dan Pasar Lama Serang. Namun beberapa kali dinanti, kordinator ini tak kunjung turun lapangan. Hanya seorang yang mengaku sebagai wakilnya saja yang dapat ditemui, di sela-sela dirinya mengumpulkan uang retribusi parkir di Royal.

Wakil kordinator yang minta namanya tak disebutkan ini menceritakan, dirinya diperintahkan kordinator untuk mengumpulkan uang setoran dari juru parkir. “Saya mengumpulkan dari 10 tempat parkir,” ujarnya.

Saat disinggung tentang bagaimana uang yang dikumpulkan tersebut disetorkan kepada pemerintah daerah, si wakil kordinator ini enggan menjelaskannya. “Tanya langsung ke kordinator saja ya,” ungkapnya lagi.

Namun sayangnya, baik para juru parkir maupun wakilnya tak mau menyebutkan tempat tinggal maupun nomor kontak milik kordinator yang bisa dihubungi. Sejumlah petugas parkir hanya memberi bocoran, kordinator ini bukan pegawai pemerintah, tapi dari swasta. (qizink/ila)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: