Rumah Qizink La Aziva

Soal Kekurangan Dana Pilkada

SERANG - Pemkot Serang tidak mau gegabah mencari kekurangan dana untuk Pilkada Kota Serang. Pemkot Serang akan konsultasi ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk meminta petunjuk terkait kekurangan dana sebesar Rp 2,9 miliar. “Rabu (hari ini, red) saya dan pimpinan dewan akan konsultasi ke Depdagri. Kita pilih aman, biar penggunaan anggaran sesuai koridor aturan,” terang Penjabat Walikota Asmudji HW usai rapat koordinasi dengan instansi terkait, di Pemkot Serang, Senin (19/5).

Asmudji menuturkan, konsultasi perlu dilakukan karena ada berbagai kemungkinan untuk menutupi kekurangan anggaran. Dikatakan, dalam UU 32/2007 tentang Pembentukan Kota Serang ditegaskan bahwa Pilkada Kota Serang untuk kali pertama dibiayai oleh Pemprov Banten dan Pemkab Serang. “Tapi penambahan anggaran dari Pemprov Banten itu baru bisa dilakukan setelah perubahan anggaran, sementara pelaksanaan Pilkada sebelum perubahan anggaran,” jelasnya.

Disinggung kemungkinan penggunaan dana bagi hasil pajak dari Pemprov Banten untuk menutupi biaya Pilkada, Asmudji menegaskan, kemungkinan yang diusulkan oleh Pemprov Banten juga akan dikonsultasikan. “Dana bagi hasil pajak itu sepenuhnya hak Kota Serang, sementara untuk dana Pilkada dari Pemprov Banten dan Pemkab Serang,” ujarnya.

Ketua Panitia Anggaran DPRD Banten Agus Puji Raharjo, saat dihubungi melalui telepon genggamnya mengatakan, Pemprov Banten tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pergeseran pos anggaran bantuan untuk menutupi kekurangan biaya Pilkada karena beban anggaran pemprov sudah terlalu berat. “Saat ini sudah ada pergeseran anggaran untuk pembebasan lahan, dana MTQ, dan sebagainya. Tambahan untuk Pilkada Kota Serang melalui pergeseran pos anggaran tidak bisa,” ujarnya.

Dikatakan, untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut harus ada sharing dengan Pemkab Serang sebagai kabupaten induk. “Pemprov Banten hanya supporting. Berapa jumlahnya tergantung pada kebijakan politik gubernur,” tegasnya. (qizink)